Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?

Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?

Kompas.com - 06/10/2020, 10:45 WIB
Seorang buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan pabrik tempat mereka bekerja di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan pabrik tempat mereka bekerja di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh.

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Baca juga: Rekam Jejak Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga Disahkan

Apa itu Omnibus Law?

Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Baca juga: Dari Aktivis hingga K-Popers Disebut Tolak Omnibus Law di Twitter, Ini Analisisnya

Isi Omnibus Law Cipta Kerja

Konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi.

Diberitakan Kompas.com, 21 Januari 2020, pada Januari 2020, ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan.

Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu:

  1. Penyederhanaan perizinan tanah
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan inovasi
  7. Administrasi pemerintahan
  8. Pengenaan sanksi
  9. Pengendalian lahan
  10. Kemudahan proyek pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Zona Merah 14 Februari 2021: 44 Zona Merah, Jateng Terbanyak

Daftar Zona Merah 14 Februari 2021: 44 Zona Merah, Jateng Terbanyak

Tren
Proyek Pertamina Ini Bikin Warga Desa di Tuban Ramai-ramai Beli Mobil

Proyek Pertamina Ini Bikin Warga Desa di Tuban Ramai-ramai Beli Mobil

Tren
Viral, Unggahan Moncong Mobil Terperosok Masuk Lubang Jalan di Wonosobo

Viral, Unggahan Moncong Mobil Terperosok Masuk Lubang Jalan di Wonosobo

Tren
[HOAKS] Akan Ada Banjir Susulan di Indramayu Imbas Waduk Jatigede Airnya Penuh

[HOAKS] Akan Ada Banjir Susulan di Indramayu Imbas Waduk Jatigede Airnya Penuh

Tren
Presiden Jokowi Umumkan Direksi Lembaga Pengelola Investasi, Apa Itu?

Presiden Jokowi Umumkan Direksi Lembaga Pengelola Investasi, Apa Itu?

Tren
Pendaftar SNMPTN 2021 Terganjal Masalah Input Nomor KIP Kuliah

Pendaftar SNMPTN 2021 Terganjal Masalah Input Nomor KIP Kuliah

Tren
Ramai Penipuan 'Cancel Order' di Twitter, Bagaimana Menyiasatinya?

Ramai Penipuan 'Cancel Order' di Twitter, Bagaimana Menyiasatinya?

Tren
RSUD Dr Iskak Tulungagung Cari 285 Pegawai Baru, Berikut Posisi, Syarat hingga Cara Daftarnya!

RSUD Dr Iskak Tulungagung Cari 285 Pegawai Baru, Berikut Posisi, Syarat hingga Cara Daftarnya!

Tren
Update Covid-19 di Dunia: 110 Juta Kasus, 2,4 Juta Orang Meninggal | Kekurangan Jarum Suntik Hambat Upaya Vaksinasi di Jepang

Update Covid-19 di Dunia: 110 Juta Kasus, 2,4 Juta Orang Meninggal | Kekurangan Jarum Suntik Hambat Upaya Vaksinasi di Jepang

Tren
Menilik Penyelidikan WHO soal Virus Corona di Wuhan, seperti Apa?

Menilik Penyelidikan WHO soal Virus Corona di Wuhan, seperti Apa?

Tren
Cerita di Balik Warga Desa di Tuban yang Ramai-ramai Beli Mobil Baru, Dapat Uang dari Mana?

Cerita di Balik Warga Desa di Tuban yang Ramai-ramai Beli Mobil Baru, Dapat Uang dari Mana?

Tren
Hari Ini dalam Sejarah: Gempa dan Tsunami Terjang Irian Jaya, 108 Orang Meninggal

Hari Ini dalam Sejarah: Gempa dan Tsunami Terjang Irian Jaya, 108 Orang Meninggal

Tren
Simak, Ini Bahayanya jika Terlalu Sering Menahan Kencing!

Simak, Ini Bahayanya jika Terlalu Sering Menahan Kencing!

Tren
Sudah Dibuka, Siapa yang Berhak Mengikuti Pendaftaran SNMPTN 2021?

Sudah Dibuka, Siapa yang Berhak Mengikuti Pendaftaran SNMPTN 2021?

Tren
Profil Marie Thomas, Dokter Perempuan Pertama di Indonesia yang Dijadikan Google Doodle Hari Ini

Profil Marie Thomas, Dokter Perempuan Pertama di Indonesia yang Dijadikan Google Doodle Hari Ini

Tren
komentar
Close Ads X
KLIK DISINI UNTUK CARANYA